Indonesia sedang berlari kencang. Tapi dalam setiap langkah besar, ada pertanyaan yang selalu menggantung di udara: siapa yang tertinggal?
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital menjadi wajah baru pertumbuhan nasional. Pemerintah mengklaim Indonesia akan menjadi pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2026, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar dolar. Namun di balik sorotan itu, ada tanda tanya besar tentang ke mana arah sebenarnya transformasi ini bergerak — dan untuk siapa manfaatnya.
1. Pertumbuhan yang Tak Selalu Bermakna
Pertumbuhan ekonomi digital sering kali menjadi headline yang memukau. Startup teknologi tumbuh, investasi asing mengalir, dan transaksi e-commerce menembus angka fantastis. Namun, apakah semua itu benar-benar menggambarkan kemajuan ekonomi rakyat?
Pertumbuhan tidak otomatis berarti pemerataan. Sebagian besar keuntungan ekonomi digital masih terkonsentrasi di kota-kota besar, di tangan perusahaan-perusahaan raksasa, dan di antara kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses teknologi.
Sementara itu, jutaan pelaku usaha mikro di daerah justru masih berjuang memahami dasar-dasar pemasaran daring. Mereka belum masuk ke peta besar “ekonomi digital,” padahal merekalah yang menopang konsumsi nasional.
Transformasi digital tanpa pemerataan akses hanya akan memperlebar jarak antara pusat dan pinggiran.
2. Teknologi Bukan Sekadar Alat, Tapi Kebijakan
Kesalahan terbesar dalam melihat digitalisasi adalah menganggapnya sekadar alat. Padahal, teknologi adalah kebijakan baru — ia menentukan bagaimana kekuasaan, peluang, dan keuntungan didistribusikan.
Negara yang gagal mengatur transformasi digital akan menyaksikan ketimpangan baru dalam wujud yang lebih modern: mereka yang punya data melawan mereka yang hanya jadi objek data.
Regulasi Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan konsumen digital, keamanan data, dan dukungan untuk pelaku UMKM agar naik kelas. Tanpa fondasi kebijakan yang kuat, ekonomi digital mudah berubah menjadi ekonomi spekulatif — di mana pemain besar mendominasi dan yang kecil kehilangan arah.
3. Kekuatan Narasi dan Peran Promosi
Dalam dunia digital, kekuatan bukan lagi terletak pada modal semata, tetapi pada narasi. Produk yang hebat bisa kalah dari cerita yang lebih menarik.
Di sinilah promosi digital mengambil peran penting — bukan hanya untuk menjual, tapi untuk membangun kepercayaan. Brand seperti hore168, misalnya, hadir dalam lanskap ini sebagai jembatan antara pelaku usaha dan audiens digital.
Platform semacam itu dapat menjadi kekuatan pengimbang di tengah dominasi raksasa digital. Dengan strategi promosi yang etis, kontekstual, dan berbasis komunitas, brand promosi dapat membantu UMKM membangun identitas digital mereka sendiri — tanpa harus tunduk pada algoritma yang terus berubah.
Namun, tanggung jawabnya besar: promosi digital seharusnya bukan memanipulasi persepsi, melainkan memanusiakan pasar.
4. Ketimpangan Baru di Dunia Digital
Dulu ketimpangan diukur dari kepemilikan tanah dan modal. Kini, ia diukur dari kepemilikan data dan jaringan.
Perusahaan besar memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar. Sementara pelaku kecil bahkan tidak tahu bagaimana data mereka digunakan.
Fenomena ini menciptakan bentuk baru dari ketergantungan ekonomi. Pelaku kecil tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada algoritma yang menentukan siapa yang “terlihat” dan siapa yang “tidak relevan.”
Indonesia membutuhkan strategi nasional untuk memastikan bahwa data digital rakyat tidak hanya menjadi komoditas bagi segelintir pihak, tetapi sumber daya yang dikelola untuk kepentingan publik.
5. Ekonomi Digital dan Bahaya Ilusi Kemajuan
Ketika semua orang sibuk berbicara tentang “ekonomi digital,” ada bahaya lain yang jarang disadari: ilusi kemajuan.
Pertumbuhan startup, investasi, dan transaksi daring bisa membuat publik lupa bahwa sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor informal — dari buruh tani hingga pedagang kaki lima — yang hampir tidak tersentuh oleh teknologi.
Digitalisasi tidak boleh menjadi ganti dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan. Transformasi ekonomi tidak cukup dengan menyediakan akses internet, tapi harus disertai pendidikan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang konkret.
Tanpa itu semua, revolusi digital hanya akan menjadi pesta kecil bagi segelintir orang yang sudah siap.
6. Masa Depan: Antara Otomasi dan Kemanusiaan
Ke depan, Indonesia akan menghadapi dua arus besar: otomatisasi dan humanisasi.
Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pemasaran prediktif, dan robotika akan mengubah banyak industri. Tapi di saat yang sama, masyarakat semakin mendambakan interaksi yang lebih manusiawi — keaslian, empati, dan nilai.
Inilah paradoks ekonomi digital: semakin canggih mesinnya, semakin dibutuhkan sentuhan manusia.
Brand dan pelaku bisnis yang mampu menggabungkan efisiensi teknologi dengan kehangatan komunikasi akan menjadi pemenang. Itulah mengapa strategi seperti yang dijalankan oleh hore168, yang menekankan keseimbangan antara promosi cerdas dan narasi personal, menjadi semakin relevan.
7. Jalan Tengah: Inklusif, Etis, dan Berkelanjutan
Transformasi digital Indonesia memerlukan arah baru. Ia harus berlandaskan tiga prinsip utama: inklusi, etika, dan keberlanjutan.
Inklusi berarti memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dari akses digital — baik dari sisi infrastruktur, literasi, maupun kesempatan.
Etika berarti teknologi tidak boleh digunakan untuk memanipulasi, tetapi untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.
Keberlanjutan berarti setiap inovasi harus memberi dampak sosial jangka panjang, bukan sekadar mengejar tren sesaat.
Baca Juga: analisis dampak investasi asing, fenomena tuntutan rakyat yang viral dan, politik dalam bayang bayang viral
Ketiga prinsip itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku industri, startup, dan brand promosi seperti hore168 yang menjadi perantara antara dunia bisnis dan masyarakat digital.
8. Editorial Penutup: Indonesia di Persimpangan
Indonesia telah membuktikan bahwa ia mampu tumbuh. Tapi pertanyaannya: apakah ia mampu tumbuh dengan adil?
Revolusi digital bisa menjadi jalan menuju kemakmuran bersama, atau sekadar memperlebar jurang antara mereka yang punya akses dan mereka yang tertinggal.
Pilihan itu tidak ditentukan oleh kecepatan internet atau nilai investasi, tetapi oleh arah kebijakan, keberanian sosial, dan integritas pelaku ekonomi di dalamnya.
Brand, pemerintah, dan masyarakat harus belajar menyeimbangkan ambisi dengan empati, kecepatan dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati bukan soal teknologi yang kita miliki, melainkan nilai yang kita tanamkan di dalamnya.
Dan mungkin, di tengah semua hiruk-pikuk algoritma dan angka pertumbuhan, suara paling penting masih sama seperti dulu — suara manusia yang ingin didengar, dimengerti, dan dihargai.
